FahsuTv.com : Halmahera Selatan, 14 Mei 2025 — Upaya pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) terus menguat seiring dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih merata. Dalam proses tersebut, dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan.
Wilayah Kepulauan Obi yang terdiri dari sejumlah pulau strategis, termasuk Pulau Obi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial, selama ini menghadapi tantangan geografis yang menyulitkan akses terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Pemekaran wilayah dianggap sebagai solusi tepat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Fahmy Subur, selaku Koordinator Forum Koordinasi Percepatan Pembentukan CDOB Kabupaten Kepulauan Obi, (FKCDOB Kepulauan Obi) menegaskan bahwa perjuangan pembentukan daerah otonom baru ini bukan semata keinginan kelompok tertentu, melainkan merupakan suara aspiratif masyarakat Kepulauan Obi yang telah berlangsung sejak lama. diketahui, FKCDOB Kepulauan Obi dan FORKODA Maluku Utara adalah bagian dari Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB Se-Indonesia (FORKONAS PP DOB Se-Indonesia) yang dipimpin oleh Bapak Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI sebagai Ketua Umum Forkonas yang terpilih untuk kali ke dua pada Musyawarah Nasional (Munas) bulan februari 2025.
“Dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD Halmahera Selatan sangat dibutuhkan. Ini bukan hanya soal prosedur administratif, tetapi soal keberpihakan terhadap keadilan pembangunan. sekarang saatnya Pemda dan DPRD mengambil peran strategis,” ujar Fahmy.
Kepulauan Obi memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik dari sektor perikanan, kehutanan, maupun pertambangan. Tetapi akses layanan dasar masih sangat terbatas. Dengan menjadi kabupaten sendiri, kami yakin pelayanan publik akan lebih cepat, pembangunan lebih merata, dan masyarakat lebih sejahtera,” tambahnya.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda di Kepulauan Obi juga terus menggelar diskusi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman warga terkait urgensi pemekaran. Mereka menekankan bahwa pembentukan DOB bukan semata soal pemisahan administratif, tetapi tentang keadilan pembangunan dan kemandirian daerah.
Menteri Dalam Negeri RI sebelumnya juga menegaskan bahwa meskipun moratorium pemekaran wilayah masih berlaku, daerah-daerah yang memiliki kesiapan dan memenuhi syarat secara lengkap tetap akan diprioritaskan begitu kebijakan tersebut dicabut.
Jika disetujui, Kabupaten Kepulauan Obi diperkirakan akan mencakup beberapa kecamatan seperti Obi, Obi Selatan, Obi Timur, Obi Barat, dan Obi Utara. Luas wilayah serta kekayaan sumber daya alam, terutama di sektor perikanan dan pertambangan, dinilai cukup menjanjikan untuk menopang kemandirian fiskal daerah ke depan.
Dengan potensi besar yang dimiliki dan aspirasi kuat dari masyarakat, kini semua mata tertuju pada sikap dan langkah konkret Pemda serta DPRD Halmahera Selatan sebagai pihak yang memiliki peran vital dalam mewujudkan impian pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi.
@FahsuTv//
